國立虎尾科技大學 |

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Record Type:	Language materials, manuscript : Monograph/item
Title/Author:	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan./
Author:	Mughozi, Bumyamka Jaya.
Description:	1 online resource (131 pages)
Notes:	Source: Masters Abstracts International, Volume: 85-06.
Contained By:	Masters Abstracts International85-06.
Subject:	Law enforcement. -
Online resource:	click for full text (PQDT)
ISBN:	9798381029864

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
Mughozi, Bumyamka Jaya.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan. - 1 online resource (131 pages)

Source: Masters Abstracts International, Volume: 85-06.

Thesis (LL.M.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Includes bibliographical references

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukumpidana itu dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkrit . jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana sehingga masalah fungsionalisasi hukum pidana berarti membahas masalah bekerjanya dan berfungsinya hukum pidana melalui proses formulasi, aplikasi/judisial, dan eksekusi sebagai sarana penal kebiajakan hukum pidana dengan hal ini tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memaparkan secara filosofis, teoritis, dan praktis, tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang perbankan dengan mengkritisi kebijakan hukum pidana positif, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana, modus operandi kejahatan perbankan. Diharapkan dari penelitian adanya suatu perbaikan (reevaluasi Perundang-undangan di bidang perbankan). Setidak- tidaknya menemukan beberapa pokok-pokok pikiran kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana perbankan di masa yang akan datang, yakni pokok pikiran tentang perumusan tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban tindak pidana, pidana dan pemidanaan serta perlindungan korban kejahatan di bidang perbankan.Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode pendekatan kajian yuridis-normatif, dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui studi literatur yaitu melakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perbankan, KUHP. Dan undangundang tindak pidana khusus.oleh karena dalam praktek kebijakan menetapkan perbuatan dan sanksi pidana tidak hanya dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di bidang perbankan dapat juga memenuhi sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuanketentuan tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara mengkaji relevansi dan eksistensi nya tehadap tindak pidana di bidang perbankan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empris. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kualitatif data yang berupa kasus-kasus tindak pidana dibidang perbankan dan penerapan ketentuan pidana terhadap perkara-perkara tindak pidana di bidang perbankan yang pernah terjadi di indonesia.Proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait,faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum terkait dengan struktur hukum dan faktor kesadaran hukum terkait dengan budaya hukum. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sarana tindak pidana tindak pidana. Eksistensi,karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana yang lain yang diatur dan tersebar di luar undang- undang perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan dan sekaligus sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi sentral dalam melayani berbagai transaksi . disamping menjaga kepercayaan juga harus menjaga hubungan kerahasiaan dan fungsi/hubungan kehati- hatian. Yang sementara di dalam hukum pidana positif perhatian terhadap korban masih lebih terarah pada perlindungan korban tak langsung daripada perlindungan korban secara langsung (actual Victim).

Electronic reproduction.
Ann Arbor, Mich. :
ProQuest,
2024

Mode of access: World Wide Web

ISBN: 9798381029864Subjects--Topical Terms:

593411
Law enforcement.
Index Terms--Genre/Form:

554714
Electronic books.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
LDR:07906ntm a22003737 4500 001 1145338
005 20240618081822.5
006 m o d
007 cr mn ---uuuuu
008 250605s2023 xx obm 000 0 ind d
020 $a 9798381029864
035 $a (MiAaPQ)AAI30752213
035 $a (MiAaPQ)UNISSULA30803
035 $a AAI30752213
040 $a MiAaPQ $b eng $c MiAaPQ $d NTU
100 1 $a Mughozi, Bumyamka Jaya. $3 1470634
245 1 0 $a Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
264 0 $c 2023
300 $a 1 online resource (131 pages)
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
500 $a Source: Masters Abstracts International, Volume: 85-06.
500 $a Advisor: Witasari, Aryani.
502 $a Thesis (LL.M.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
504 $a Includes bibliographical references
520 $a Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukumpidana itu dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkrit . jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana sehingga masalah fungsionalisasi hukum pidana berarti membahas masalah bekerjanya dan berfungsinya hukum pidana melalui proses formulasi, aplikasi/judisial, dan eksekusi sebagai sarana penal kebiajakan hukum pidana dengan hal ini tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memaparkan secara filosofis, teoritis, dan praktis, tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang perbankan dengan mengkritisi kebijakan hukum pidana positif, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana, modus operandi kejahatan perbankan. Diharapkan dari penelitian adanya suatu perbaikan (reevaluasi Perundang-undangan di bidang perbankan). Setidak- tidaknya menemukan beberapa pokok-pokok pikiran kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana perbankan di masa yang akan datang, yakni pokok pikiran tentang perumusan tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban tindak pidana, pidana dan pemidanaan serta perlindungan korban kejahatan di bidang perbankan.Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode pendekatan kajian yuridis-normatif, dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui studi literatur yaitu melakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perbankan, KUHP. Dan undangundang tindak pidana khusus.oleh karena dalam praktek kebijakan menetapkan perbuatan dan sanksi pidana tidak hanya dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di bidang perbankan dapat juga memenuhi sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuanketentuan tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara mengkaji relevansi dan eksistensi nya tehadap tindak pidana di bidang perbankan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empris. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kualitatif data yang berupa kasus-kasus tindak pidana dibidang perbankan dan penerapan ketentuan pidana terhadap perkara-perkara tindak pidana di bidang perbankan yang pernah terjadi di indonesia.Proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait,faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum terkait dengan struktur hukum dan faktor kesadaran hukum terkait dengan budaya hukum. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sarana tindak pidana tindak pidana. Eksistensi,karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana yang lain yang diatur dan tersebar di luar undang- undang perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan dan sekaligus sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi sentral dalam melayani berbagai transaksi . disamping menjaga kepercayaan juga harus menjaga hubungan kerahasiaan dan fungsi/hubungan kehati- hatian. Yang sementara di dalam hukum pidana positif perhatian terhadap korban masih lebih terarah pada perlindungan korban tak langsung daripada perlindungan korban secara langsung (actual Victim).
520 $a Legislative policy in tackling criminal acts in the banking sector trough laws of criminal law regulations is to formulate an act as a criminal act that must be handled and to determine Appropraite criminal sanctions for perpetrators of criminal acts in the banking sector. The legislative policy stage is also called the formulation stage, which is one of the links in the planning of law enforcement, especially part of the criminal concretizion process. Thus to achieve the objectives of criminal law, legislative policy (formulation) cannot be separated from application policy, namely the policy of implementing regulations that have been formulated in law, as well as to anticipate the emergence of criminal acts in the banking sector in the future research to answer the problem was carried out using a juridical- normative study approach, by collecting the necessary data through literature studies, namely conducting an inventory of the provisions contained in the banking law, the criminal code, and the special criminal act law, because in practice the policy stipulates criminal acts and sanctions not only in the law number 10 of 1998 concerning banking. However, some acts as criminal acts in the banking sector also qualify as crimes regulated in the criminal code and the corruption law. These provisions are then analyzed qualitatively by examining their relevance and existence towards criminal acts in the banking sector. This study also uses an emprirical juridical approach. This method is carried out by collecting and analyzing qualitatively data in the form of cases criminal acts in the banking sector that have occurred in Indonesian.Another thing that was found was a lack of coordination or the same perception between related agencies and law enforcement and a lack of professionalism in handling and implementing criminal act regulations in the banking sector, as well as a lack of courage, responsibility and knowledge in applying banking laws and regulations, this situation causes a break in the chain between policy formulation and enforcement policies on criminal acts in the banking sector, so that the hope to protect the public from criminal acts in the banking sector through criminal law is felt to be lacking.Therefore the problem of law enforcement against criminal actsin the banking sector cannot be separated from efforts to deal with problems that arise and anticipate developments in criminal acts that occur, including the estabilishment of special laws in the banking sector or immprovements to existing banking regulations, the availability of law enforcement officers who are adequate both in terms of terms of quantity and quality, limiting the number of existing banks, professionalism of practitioners engaged in the banking sector, independence of Indonesian Bank as the central bank in conducting banking guidance and supervision, as well as increasing legal awarenes of the public individually and in groups that utilize banking services.
533 $a Electronic reproduction. $b Ann Arbor, Mich. : $c ProQuest, $d 2024
538 $a Mode of access: World Wide Web
650 4 $a Law enforcement. $3 593411
650 4 $a Criminal law. $3 569598
650 4 $a Criminology. $3 563146
650 4 $a Finance. $3 559073
650 4 $a Cybercrime. $3 1109747
655 7 $a Electronic books. $2 local $3 554714
690 $a 0206
690 $a 0770
690 $a 0627
690 $a 0508
710 2 $a ProQuest Information and Learning Co. $3 1178819
710 2 $a Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). $3 1465078
773 0 $t Masters Abstracts International $g 85-06.
856 4 0 $u http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=30752213 $z click for full text (PQDT)